pRESIDEN JOKOWI UBAH RUMUS PERHITUNGAN UPAH BURUH

RESMI Presiden Jokowi Ubah Rumus Perhitungan Upah Buruh

pRESIDEN JOKOWI UBAH RUMUS PERHITUNGAN UPAH BURUH

Presiden Jokowi telah resmi ubah Rumus penghitungan upah buruh. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah 2021 36 tentang pengupahan.

PP adalah aturan yang berasal dari UU 11 tentang penciptaan lapangan kerja (UU Ciptaker).

Dalam peraturan yang ditandatangani Jokowi pada 2 Februari 2021, diatur bahwa upah minimum saat ini ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengesahkan regulasi pembayaran 36 tahun pemerintah. Melalui payung hukum ini, pemerintah mengubah formula penghitungan upah pekerja. Peraturan tersebut disusun pada 2 Februari 2021.

Mengutip pasal 25 p. 36/2021, (1) Upah minimum terdiri dari: a. upah minimum regional; b. Upah minimum Kabupaten/kota dalam kondisi tertentu.

Upah minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan lapangan kerja terkait di dalamnya upah rata-rata, Kemampuan daya beli, dan tingkat penyerapan tenaga kerja.
Pada saat yang sama, upah minimum di daerah/kota memiliki persyaratan tertentu yang mencakup pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi dalam wali amanat/kota yang bersangkutan, Dilansir detik.com & Cnnindonesia.com.

“Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, upah rata-rata berasal dari lembaga berlisensi di bidang statistik,” sebagaimana pasal 25, ayat 5 menyebutkan.

Sementara itu, dalam PP 78/2015 tentang pengupahan, Pasal 43 memperjelas, tepatnya, bahwa upah minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan memperhitungkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 43

Kebutuhan hidup yang layak terdiri dari beberapa komponen, Komponen ini ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun, Menteri meninjau komponen dan jenis kebutuhan hidup dengan melihat hasil kajian yang dilakukan oleh DEPENAS (Dewan Pengupahan Nasional).
Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Di daerah yang bersangkutan menjadi patokan Upah Minimum Di daerah atau di kota.

pasal 25

 

Untuk pendaftaran, dalam peraturan upah sebelumnya yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Tahun 201578 tentang Pengupahan, besaran upah minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36, nilai upah minimum regional disesuaikan setiap tahun. Berbeda dari ketentuan sebelumnya, berdasarkan undang-undang Ciptaker, pemerintah menetapkan batas upah minimum atas dan bawah di daerah yang bersangkutan.

Pasal 26 (2) Peraturan tersebut menuliskan, “Perubahan upah minimum ditetapkan dengan kisaran nilai tertentu antara makan malam upah minimum atas dan bawah di daerah yang bersangkutan.”

Menurut Pasal 26 (3) PP, upah minimum minimum adalah acuan upah minimum tertinggi yang dihitung menggunakan variabel rata-rata konsumsi per kapita dan jumlah rata-rata anggota keluarga (ART) yang bekerja di setiap keluarga.

Pada saat yang sama, upah minimum adalah referensi ke upah minimum yaitu 50% dari upah minimum.

Setelah itu, nilai batas atas dan bawah digunakan dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi bagi provinsi untuk menghitung persamaan penyesuaian nilai upah minimum.

Jika upah minimum regional tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UFC, gubernur wajib memilih UMP tahun berikutnya sebagai ump untuk tahun berjalan.

Gurbernur menetapkan Upah minimum, dan paling lambat tanggal 21-11-2021 diumumkan. Jika tgl 21-11-2021 jatuh pada hari libur, pengumuman akan dilakukan satu hari setelahnya

Tidak hanya Persatuan Gerakan Rakyat, pemerintah juga telah mengubah ketentuan upah minimum di daerah/kota (UMK). Gubernur dapat menetapkan upah minimum asalkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara/kota yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir data yang tersedia untuk periode yang sama lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Upah minimum di daerah/kota juga dapat ditentukan oleh gubernur apabila nilai pertumbuhan ekonomi minus inflasi di daerah/kota yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Kemudian, dalam pasal 32 UU Pengupahan, pemerintah juga mengatur tahapan upah minimum untuk provinsi/kota yang tidak memiliki upah minimum di kabupaten/kota.

Upah minimum di wilayah trusteeship/kota dihitung oleh Dewan Hasil Bayar Kabupaten/Kota, diserahkan kepada wali/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur.
Upah minimum ditetapkan untuk provinsi/kota yang sudah memiliki upah minimum dengan rumus untuk menyesuaikan nilai upah minimum sesuai tahap perhitungan dalam Pasal 26.

Menurut Pasal 26 PP Pengupahan, ketentuan yang berkaitan dengan UMP dan UMK dikecualikan untuk perusahaan kecil dan mikro. Dalam hal ini, upah usaha kecil dan mikro ditentukan oleh kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/pekerja dengan dua syarat.

Pertama, setidaknya 50 persen dari rata-rata konsumsi keseluruhan di tingkat kabupaten. Kedua, upah yang disepakati setidaknya 25 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan provinsi.

Usaha kecil dan mikro yang dibebaskan dari ketentuan upah minimum harus mempertimbangkan untuk mengandalkan sumber daya tradisional dan tidak pindah ke perusahaan berteknologi tinggi dan bermodal tinggi.

“Lebih banyak ketentuan mengenai perlunya kehidupan yang layak diatur oleh peraturan menteri” ditambahkan pada ayat 9.

Leave a Reply

Your email address will not be published.